Piru: Adanya dua kelompok di Negeri Samasuru yang memiliki kepentingan yang berlawanan dimana satu kelompok memilih bergabung dengan Kabupaten SBB sementara lainnya memilih bergabung dengan Kabupaten Maluku Tengah tak pelak juga memunculkan pertanyaan dimana batas wilayah kedua Kabupaten ini.
Terkait batas wilayah Kabupaten SBB dan Malteng, Anggota DPRD SBB, Melkisedek Tuhehay, S.Sos yang ditemui di Gedung DPRD SBB, Gunung Malintang, Piru, Selasa, (1/9/2020) dengan tegas menyatakan, menurut UU No 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku, batas Wilayah Kabupaten SBB adalah dari kali Malla sampe di Makina yang berarti bahwa Negeri Samasuru termasuk wilayah Kabupaten SBB.
“Ini adalah putusan hukum lewat Undang – Undang karena itu semua pihak yang taat hukum harus mematuhinya” kata Tuhehay
Salahsatu suSmber yang ditemui media ini menyatakan bahwa masalah batas wilayah kedua Kabupaten ini telah melalui uji materi di Mahkamah Agung dan hasilnya batas wilayah SBB dengan Malteng adalah dikali Mala.
“Permendgri tentang penetapan batas wilayah SBB dan Malteng adalah Permendagri nomor 29 Tahun 2009 telah diuji materiil ke Mahkamah Agung RI yang hasilnya menguatkan Permendagri tersebut, dimana batas wilayah SBB- Malteng tetap di kali Mala.” kata sumber tersebut.
Namun, terkait laporan Masyarakat Samasuru dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi I DPRD SBB pada, yang menyatakan bahwa, masih ada sekolah di Samasuru yang masih menjadi milik Kabupaten Maluku Tengah, Tuhehay memilih kedepankan wawasan kebangsaan.
” Katongkan di wilayah NKRI, dan SBB dan Maluku Tengah itu dibawah Provinsi Maluku dan Maluku itu wilayah Indonesia, jadi dimana saja fasilitas itu berada tetap tujuannya dan prioritasnya adalah untuk melayani Masyarakat” katanya
Anggota DPRD dari Fraksi PDI-P ini menandaskan, kalaupun ada pelayanan yang belum maksimal dari Pemkab SBB di Negeri Samasuru, maka hal itu akan dibenahi secara bertahap.
Bahkan secara gamblang Tuhehay menyatakan, tujuan pemekaran Kabupaten Seram Bagian Barat, adalah untuk memperpendek rentang kendali pelayanan supaya Masyarakat disana itu tersentuh pelayanan dengan baik dari aspek pendidikan, kesehatan, Pertanian , kehutanan, ekonomi dan aspek lainnya.

LEAVE A REPLY