Tertibkan Tambang Ilegal, Pemkab SBB Lakukan Sosialisasi

0
458

Untuk menertibkan penambangan ilegal yang marak saat ini di kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), pemerintah kabupaten SBB beserta TNI/ Polri lakukan sosialisasi di Dusun Ani desa Loki kecamatan Huamual.

Kepala Dinas pertambangan Kabupaten SBB, Alvin Tuasuun, SP, M.Si, kepada media ini, Sabtu (21/11) mengatakan dalam sosialisasi yang dilaksanakan Jumat kemarin (20/11), masyarakat diberikan pemahaman terkait aturan penambangan serta dampak terhadap penambangan yang dilakukan oleh masyarakat secara ilegal.

“Terkait dengan penambangan yang saat dilakukan oleh masyarakat dusun Ani dan sekitarnya, dari sisi aturan adalah kegiatan penambangan Ilegal atau kegiatan tanpa izin dan bertentangan dengan UU no 4 Tahun 2009 tentang penambangan mineral dan Batu Bara,” kata Tuasuun.

Dikatakannya, pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk bagaimana membina masyarakat, mendorong masyarakat supaya kegiatan yang dilaksanakan tidak bertentangan dengan undang-undang, sehingga masyarakat bisa melaksanakan kegiatan penambangan dengan baik sesuai aturan dan mempunyai manfaat yang baik untuk pemerintah daerah dan Negara

Tuasuun menjelaskan, dari sisi aturan umum pertambangan, apabila seseorang atau sekelompok orang akan melakukan penambangan harus wajib memiliki ijin penambangan, apabila tidak memiliki ijin maka pertambangannya dinyatakan ilegal dan melanggar undang-undang, maka pelaku penambang telah melakukan tindak pidana dan akan berhadapan dengan hukum.

Menurutnya, penambangan ilegal tidak menghasilkan pendapatan untuk daerah dan negara karena apapun kegiatan pertambangan wajib mempunyai kontribusi untuk daerah maupun negara.

Dia menambahkan, melakukan penambangan tanpa ijin, akan berdampak pada kerusakan lingkungan dan akan terjadi penurunan kesehatan bahkan bisa terjadi perubahan Gen akan terjadi di lokasi tambang. Bahkan masyarakat yang berada jauh dari lokasi tambang turut mendapatkan dampaknya karena penambangan yang ada di SBB adalah penambangan yang mengandung unsur -unsur radioaktif.

“Apa gunanya mendapat uang yang banyak tapi pada akhirnya biaya yang akan dikeluarkan untuk biaya rumah sakit jauh lebih besar dari uang yang didapatkan atau ibu hamil akan menjadi terancam,” kata Tuasuun.

Dicontohkannya kasus yang terjadi di Jepang tidak terjadi 1 atau 2 tahun tetapi terjadi cukup lama dan terjadi perubahan gen . “ini yang tidak kita inginkan,” ungkapnya.

Dia berharap, material yang merupakan kekayaan alam dan merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa untuk dinikmati haruslah dikelola dengan baik, jangan pada akhirnya salah pengelolaan maka dinikmati sebagai anugerah tetapi bencana.

Sementara itu kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten SBB Louhatapessy Hengky menekankan tentang pentingnya dokumen kependudukan bagi masyarakat karena pada umumnya lokasi di tambang akan menjadi sasaran bagi masyarakat daerah maupun luar daerah untuk mengadu nasib.

“Setiap warga negara wajib memiliki identitas diri yaitu KTP, karena kita sebagai warga negara ketika tidak mempunyai identitas diri maka tidak bisa kita mengatakan bahwa kita adalah warga negara yang sah sesuai aturan,” kata Louhatapessy.

Apabila ditemukan warga masyarakat yang tidak memiliki dokumen secara sah akan ditidak tegas, ini merupakan aturan yang berlaku dan apabila kedepan kedapatan warga dari luar daerah yang masuk tanpa melalui mekanisme perpindahan data atau menggandakan identitas akan ditidak sesuai hukum yang berlaku.

Louhatapessy menghimbau, setiap orang yang datang ke daerah harus segera melaporkan diri sehingga bisa terdata, apabila tidak melaporkan diri sesuai aturan maka yang bersangkutan tidak berhak tinggal di daerah selama 6 sampai 12 bulan.

“Apabila tidak melaporkan diri, maka dinyatakan sebagai warga yang memiliki identitas liar atau tidak jelas dan bersama penegak hukum akan bertindak sesuai hukum yang berlaku,” katanya.

LEAVE A REPLY