Piru-Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat lewat Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten SBB membangun kerjasama dengan Fakultas Geografi Universitas Gajah Mada  (UGM) guna membangun basisdata spasial obyek pajak bumi dan banggunan (PBB_P2) dengan memanfaatkan teknologi penginderaan jauh dan system informasi geografi. Penjelasan ini disampaikan saat kegiatan presentasi dan sosialisasi draf laporan akhir kegiatan pendataan ulang/updating data wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) pada kecamatan Seram Barat, Kairatu dan Kairatu Barat Tahun 2019 dan kegiatan zona Nilai Tanah/penentuan NJOP PBB-P2 di lantai tiga Kantor Bupati SBB.

Gatot Kurniawan,S.Si,M.Si salah satu narasumber dari Fakultas Geografi UGM dalam materi Executive Summary menjelaskan secara mendetail tetang pajak PBB-P2 sebagai salah satu sumber penerimaan daerah dari sector pajak yang selalu diupayakan untuk ditingkatkan sejalan dengan peningkatan pelaksanaan pembangunan disegalla bidang serta hasil penerimaan dari PBB-P2 digunakan untuk penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten SBB. Untuk mencapai tujuan yang dimaksud diperlukan adanya penggalian potensi melalui pemutahiran data objek dan subjek pajak PBB-P2.

Sehingga dapat memenuhi target dalam peningkatan tertib administrasi PBB-P2, memudahkan penyampaian SPPT & Penagihan PBB-P2, meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar PBB-P2, melengkapi data dan informasi bagi daerah setempat maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan PBB-P2. Sehingga hasilnya dapat ditampilkan pada aplikasi basis data spasial PBB-P2 Kabupaten SBB.

“Ada beberapa permasalahan teknis PBB-P2 yang selama ini dihadapi dilapangan diantaranya SPPT tidak sampai pada wajib pajak, pendaftaran PBB-P2 kemungkinan tidak/belum terverifikasi di lapangan, banyak PBB terhutang nilainya tidak sesuai dengan biaya operasional penagihan, pembayaran PBB terhutang belum tercatat dengan baik dan Wajib Pajak belum optimal dalam kesadaran membayar pajak. Sementara itu, permasalahan data SISMIOP PBB-P2 Tahun 2018 yaitu sebagian identitas wajib pajak dan OP belum akurat, data unit wilayah administrasi desa belum baku, data unit wilayah blok belum jelas, data NOP ganda/duplikat, data NOP dengan identitas yang tidak jelas, data OP tidak update dan data kode ZNT tidak/belum update”. Papar Kurniawan.

Untuk itu, lewat kegiatan ini Pemerintah Daerah akan membangun basis data spasial obyek pajak bumi dan bangunan dengan memanfaatkan teknologi pengideraan jauh dan system informasi geografis. Sehingga dapat mengukur luas bangunan dengan sidik cepat luas bangunan, secara periodic dapat update datanya.

LEAVE A REPLY