Piru- Setelah beberapa kali aksi dengan tujuan yang sama di kota ambon dari sejumlah Aliansi Mahasiswa Taniwel yang hingga merobohkan pagar gerbang masuk Kantor Gubernur Maluku, aksi ini kembali berlanjut di kantor DPRD SBB.

Aksi dengan tujuan yang sama oleh Aliansi Masyarakat Adat Negeri Taniwel Kab. SBB, dari pantauan media ini tadi di Piru, kurang lebih mencapai 100 irang masa aksi yang mendesak padati halaman Kantor DPRD SBB siang tadi. Senin 12/10/2020

Aksi Aliansi Masyarakat Taniwel yang di koordinir oleh Nasario Nauwe dan Herlin Pelupesy sebagai korlap itu dengan tujuan Penolakan masuknya Tambang Marmer oleh PT. Gunung Makmur Indah ke Taniwel Raya.

Dalam aksi tadi para aksi yang di koordinir oleh Korlab dalam penyampaian orasinya yakni mempunyai alasan alasan penolakan masyarakat adat negeri Taniwel yakni sebagai berikut” Bahwa masyarakat adat negeri Taniwel adalah masyarakat yang diakui keberadaan serta wilayah Petuanan didalam pasal 18 B ayat (2) dan pasal 28 I Ayat (3) Undang-undang Dasar 1945.

Serta juga pada Undang-undang Dasar nomor 39 tahun 1999 hak asasi manusia putusan mahkamah konstitusi MK Nomor 35/PUU -X 2012 serta berbagai perundang- undangan lainnya.

Gunung Nakaela merupakan Aikon / Jati Diri masyarakat Adat negeri Taniwel Yang akan berdiri tegak Sebagai Manawa Alifuru yang akan melindungi Wai Sapalewa sebagai Mahina Alifuru karena Gunung Nakaela merupakan Taluud Penahan Bantaran Sungai Sapalewa sehingga apabila proses eksploitasi dilakukan maka terjadi banjir bandang yang disebabkan oleh meluapnya Sungai Sapalewa.

Bahwa Kami masyarakat adat negeri Taniwel dalam kelangsungan hidupnya sangat bergantung pada wilayah hutan gunung Nakaela yang kami miliki secara turun temurun baik di wilayah hutan yang dikelola secara bersama maupun dikelola secara bersama sesuai marga dalam Soa

Bahwa Hutan Adat yang kami miliki bagaikan Ibu yang selalu memberikan kehidupan kepada Kami Bahwa dalam hutan adat negeri Taniwel terdapat Margasatwa yang selama ini kami lindungi secara Adat. Yakni Dengan melaksanakan sasi Adat.

Adapun pernyataan sikap dan Tuntutan Masyarakat Adat negeri Taniwel yaitu” Meminta PEMDA Kabupaten Seram Bagian Barat menghargai kedaulatan atas hak hak adat kecamatan Taniwel terkhususnya Negeri Taniwel.

Menolak dengan Tegas segala upaya eksplorasi maupun Eksploitasi tambang marmer oleh PT.Gunung marmer Indah di hak Ulayat negeri Adat Taniwel.

Mendesak Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat segera mencabut surat rekomendasi yang diberikan kepada PT. Gunung Makmur Indah tentang izin Usaha pertambangan ( WIUP )

Meminta DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat untuk mendesak Bupati Seram Bagian Barat menghentikan segala izin usaha pertambangan yang ada di Negeri Taniwel.

Meminta DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat untuk mengawal seluruh aspirasi masyarakat negeri Adat Taniwel yang telah disampaikan.

Setelah kurang lebih sejam berorasi masa Aksi ditemui oleh Ketua Komisi II DPRD Kabupaten SBB Drs. Hans Rotasouw beserta Anggota Komisi II dan Perwakilan dari Komisi III DPRD Bapak Melkianus Tuhehai S.Sos.

Kedua Anggota DPRD tersebut pun bertemu masa aksi dan menjawab aspirasi Rakyat yang di sampaikan Bahwa” agenda DPRD saat ini yaitu sementara melaksanakan Masa Reses, Sehingga ketua DPRD tidak ada di tempat dan Diwakili oleh Kami dari Komisi II dan Komisi III.

Kami perlu tahu apa alasan dari Bapak Ibu sekalian Sampai menolak Masuknya PT.GMI di Taniwel.

Setelah itu ada perwakilan masa aksi yang di undang untuk berunding di ruang sidang DPRD Kab. SBB guna membahas alasan – alasan tuntutan masa aksi menolak

LEAVE A REPLY