PIRU. Kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang digelar Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI)  yang bekerja sama dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) serta Pemerintah Kab. Seram Bagian Barat melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Seram Bagian Barat kemarin pagi.

Kegiatan yang melibatkan seluruh aparatur desa dan stakeholder dalam pengelolaan Dana Desa dan Aloklasi Dana Desa sebagai peserta sosialisasi dilaksanakan di  Aula Lantai III Kantor Bupati Seram Bagian Barat. Turut hadir, Forum Komunikasi dan Pejabat di Lingkup OPD Kab. SBB dan Pejabat BPK RI.

Bertindak sebagai nara sumber dalam kegiatan sosialisasi yakni Anggota Komisi XI DPR RI, Edison Betaubun, Anggota III BPK RI, Ahcsanul Qosasih dan Anggota IV BPK RI, DR. Harry Azhar Azis. Secara umum, Edison Betaubun memberikan materi terkait dengan pengawasan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang harus ditingkatkan oleh aparat yang berwenang melakukan pengawasan. DR. Harry Azhar Azis, dominan menjelaskan tentang peran BPK RI terkait Dana desa dan Alokasi Dana Desa, sedangkan Ahcsanul Qosasih memberikan materi terkait dengan mekanisme teknis penyaluran, pengelolaan,  penggunaan dan pelaporan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.

Setelah penyampaian materi oleh nara sumber, moderator membuka sesi tanya jawab namun hanya terbatas pada dua penanya mengingat telah memasuki waktu ishoma,. penanya pertama berasal dari OPD Inspektur Daerah yang bertanya tentang peran dan posisi Inspektorat Daerah terkait pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sedangkan penanya kedua secara gambling meminta adanya peningkatan Dana Desa di kab. SBB.

LEAVE A REPLY