WAKIL BUPATI SBB BUKA BIMTEK KEARSIPAN TAHUN 2018

0
143

Piru – Wakil Bupati Seram Bagian  Barat Timotius Akerina,SE, M.Si membuka Acara Bimbingan Teknis ( Bimtek ) Kearsipan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2018 di Aula Pertemuan Penginapan Mentari Piru, pagi tadi.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Kearsipan Kabupaten Seram Bagian Barat itu dikhususkan bagi Kasubag Umum dan Kepegawaian yang merupakan pegawai pengelola arsip di masing-masing SKPD. Bimtek ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pengelola arsip pada SKPD sebagai penyelenggara kearsipan Pemerintah Daerah dan menyeragamkan penyelenggaraan kearsipan nasional yang tersistem, komprehensiif dan terpadu demi menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya  sesuai dengan prinsip, kaidah yang standar kearsipan nasional yang handal.

Wakil Bupati SBB Timotius Akerina, SE, M.Si dalam sambutannya mengatakan, arsip memiliki nilai dan arti penting karena merupakan bahan bukti resmi mengenai penyelenggaraan administrasi pemerintah dan kehidupan kebangsaan. Arsip juga sebagai dokumentasi pelaksanaan kegiatan pemerintah dan pembangunan, dan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan.

Untuk itu demi meningkatkan pengetahuan pemahaman dan ketrampilan tentang pengelolaan arsip sesuai dengan peraturan yang berlaku di dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, maka kegiatan Bimtèk Kearsipan ini sangat penting artinya bagi Pemerintah Daerah untuk menyeragamkan tata kearsipan yang dinamis di setiap unit kerja serta meningkatkan tertib administrasi dalam menunjang tugas-tugas pemerintah.

“ Saya mengajak dan meminta perhatian kepada seluruh peserta agar kegiatan teknis ini diikuti dengan serius, sehingga saudara-saudara mendapat ilmu pengetahuan yang memadai tentang bagaimana mengelola arsip dengan baik, peserta juga dapat menerapkan pemahaman yang didapat dari kegiatan bimtek ini dengan tugas masing-masing, selanjutnya yang paling penting dan harus menjadi perhatian semua pihak bahwa pengawasan dan penilaian tentang pengelolaan kearsipan daerah akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) selanjutnya sebagaimana yang dilaksanakan belum lama ini hasil pengawasan/penilaian tersebut diserahkan oleh menteri reformasi birokrasi kepada Bupti/Walikota, sebagai salah satu barometer keberhasilan kinerja pemerintah daerah” tegas Wakil Bupati.

LEAVE A REPLY