Piru-Wakil Bupati Seram Bagian Barat Timotius Akerina,SE,M.Si berkesempatan membuka kegiatan bimbingan teknis SAPD (Akuntansi Persediaan) dalam rangka implementasi SAP pada SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat di aula pertemuan lantai tiga kantor bupati SBB.

Pemateri pada kegiatan Bimtek SAPD tersebut adalah Kepala Bidang PAPC dari kanwil DJPB Provinsi Maluku dan Kepala Seksi PSAPD DJPB Provinsi Maluku Kusumo Adi Wibowo.

Wakil Bupati dalam sambutannya mengatakan, persediaan merupakan aktivitas dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menempati posisi yang cukup penting dalam rangka penyelenggaraan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, yang harus dikelola dengan baik, benar serta akuntabel.

“Ini menjadi tugas dan tanggungjawab kita semua, baik Bupati, Sekertaris daerah, kepala OPD hingga terkhusus pengurus dan penyimpan barang seharusnya dapat menjalankan pengelolaan persediaan dengan benar dan professional di masing-masing unit kerjanya”, ucap Wakil Bupati.

Katanya pula, perlu diketahui bahwa realita pengelolaan persediaan pada OPD sampai sekarang belum berjalan dengan baik, sehingga dirasakan menghambat upaya mewujudkan tertib administrasi pengelolaan persediaan. Sehubungan dengan penerapan akutansi berbasis actual pada laporan keuangan pemerintah daerah yang sesuai dengan standar akutansi pemerintahan, maka dalam menyajikan laporan keuangan, persediaan merupakan hal yang sangat penting karena baik laporan realisasi anggaran dan neraca tidak dapat disusun tanpa mengetahui nilai persediaan. Kelasahan dalam penilaian persediaan akan langsung berakibat kesalahan dalam menyusun Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.

Pengelolaan barang persediaan dimulai dari tahapan perencanaan kebutuhan barang, penyerahan daftar kebutuhan, melakukan pengadaan, mengantar pesanan sampai dengan membuat laporan semesteran persediaan dan membuat berita acara stok barang. Namun kenyataannya selalu ada masalah. Permasalahan yang ditemukan bukan saja pada tataran legalitas formal namun juga belum tegas penerapannya sehingga data persediaan pada setiap OPD masih belum valid.

oleh karena itu, Wakil Bupati mengharapkan melalui bimbingan teknis standar akutansi Pemerintah dalam rangka implementasi SAP pada SKPD lingkup Pemkab SBB kali ini sangat penting dan strategis dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan di bidang pengelolaan persediaan melalui penyelenggaraan bimtek kepada para peserta yang baru ditunjuk sebagai pengelola persediaan akan mendapatkan informasi atau pengetahuan serta ketrampilan dibidang pengelolaan persediaan.

 

 

LEAVE A REPLY