PIRU. Wakil Bupati Seram Bagian Barat, Timotius Akerina dalam sambutan tertulisnya mengatakan “Dalam empat tahun pelaksanaan Dana Desa, Pemerintah telah menganggarkan Dana Desa yang cukup besar dalam APBN. Jika pada Tahun 2015 dianggarkan sebesar Rp. 20,8 Triliun, meningkat menjadi RP. 60 Triliun pada Tahun 2018. Kabupaten Seram Bagian Barat mendapat anggaran Dana Desa sebesar Rp. 86,318,043,000 (delapan puluh enam miliar tiga ratus delapan belas juta empat puluh tiga ribu rupiah) di Tahun 2018. Sedangkan Alokasi Dana Desa pada Tahun 2018 yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp. 61,371,418,400,- ( enam puluh satu miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta empat ratus delapan belas ribu empat ratus rupiah ) sehingga anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang dikucurkan pada 92 Desa di Kab. SBB tahun 2018 ini sebesar Rp. 147, 689, 461,400,- ( seratus empat puluh tujuh miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus enam puluh satu ribu empat ratus rupiah). Berdasarkarkan data yang ada, total anggaran untuk setiap desa di Kab. SBB Tahun 2018 rata-rata sudah diatas 1 M. Ini merupakan angka yang cukup fantastis sebagai wujud peran desa dan pelaksanaan Nawacita khusunya Nawacita ketiga yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat pembangunan daerah dan desa dalam kerangka NKRI.

Semakin meningkatnya anggaran dana desa tersebut harus dibarengi dengan pengelolaan yang transparan dan akuntabel agar mampu memberikan dampak yang optimal terhadap pembangunan di desa dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di desa yaitu dengan pola swakelola, menggunakan tenaga kerja masyarakat setempat, menggunakan bahan baku lokal dan mekanisme Padat Karya Tunai (PKT), lanjut Wakil Bupati SBB dalam sambutannya pada acara Sosialisasi Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Lantai 3 kantor Bupati Seram Bagian Barat pagi tadi.

Acara Sosialisasi tersebut merupakan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dengan BPK RI dan Komisi XI DPR RI. Turut hadir yakni Anggota III BPK RI, Ahsanul Qosasih, Anggota IV BPK RI, DR. Harry Azhar Azis, Anggota DPR RI Edison Betaubun serta segenap pejabat di lingkup BPK RI, Pemkab. SBB, Forum Komunikasi Daerah, Para Kepala Desa dan Pendamping Dana Desa se-Kabupaten SBB.

Pada akhir sambutannya, Wakil Bupati berharap agar peserta sosialisasi sungguh-sungguh memperhatikan materi yang diberikan oleh narasumber karena para aparatur desa meruopakan ujung tombak pelaksanaan pengelolaan Anggaran Dana Desa.

LEAVE A REPLY