PIRU- Majelis Pertimbangan TP-TGR merupakan salah satu wadah internal pemerintah daerah untuk menyelesaikan temuan-temuan aparatur pengawasa fungsional Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dan Aparatur Pengawasa Intern Pemerintah (APIP) yakni BPKP inspektorat Daerah maupun laporan pimpinan instansi pemerintah mengenai adanya perbuatan yang berakibat merugikankeuangan dan barang daerah yang dilakukan oleh bendahara, pegawai bukan bendahara maupun pihak ketiga. Hal ini dikatakan oleh Wakil Bupati Seram Bagian Barat Timotius Akerina,SE,M.Si ketika melantik  dan mengkukuhkan Majelis Pertimbangan TP-TGR  di ruang pertemuan lantai tiga kedung kantor Bupati Seram Bagian Barat. Jln Jacobus Puttileihalat, Desa Morekau.

Katanya pula, pembentukan majelis pertimbangan TP-TGR berpedoman pada peraturan BPK RI Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Ganti Rugi Kerugian terhadap Bandahara  dan Permendagri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti rugi sebagaimana telah dijabarkan dalam peraturan bupati Seram Bagian Barat nomor 6 tahun 2016 tentang pedoman penyelesaian tuntutan pemberdaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan dan barang milik daerah.

“Hasil pemantauan penyelesaian kerugian Negara/daerah yang dilakukan oleh BPK RI sampai dengan periode terakhir semester kedua tahun 2016 menunjukan bahwa tingkat penyelesaian kerugian Negara /daerah secara nasional baru 30 %. Selain itu, hasil pemantauan penyelesaian kerugian Negara/daerah yang dilakukan oleh aparatur pengawas itern pemerintah melalui kegiatan pemuktakhiran data tingkat tinkat provinsi maupun regional menunjukan belum optimalnya tingkat penyelesaian kerugian Negara/daerah. ” jelas Wakil Bupati.

Lanjutnya, dengan adanya pelantikan majelis pertimbangan TP-TGR kabupaten Seram Bagian Barat yang dilakukan hari ini adalah merupakan komitmen kita bersama  untuk menjamin adanya pelaksanaan penyelesaian kerugian Negara maupun daerah secara optimal. Untuk itu, salah satu hal yang menjadi perhatian kita bersama dalam upaya penyelesaian kerugian Negara/daerh yaitu mempertegas kembali komitmen seluruh pimpinan SKPD/OPD untuk mereviuw seluruh penyelesaian berbagai temuan oleh BPK maupun APIP yang selama ini terkatung-katung bahkan terdapat temuan yang berulang pada setiap tahun pemeriksaan sehingga menjadi permasalahan utama Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat tidak dapat meninggalkan bayang-bayang opini disclaimer atau tidak memberikan pendapat oleh BPK RI selama kurang lebih 10 Tahun terakhir.

“Saya tegaskan bahwa pelantikan dihari ini menjadi peringatan bagi seluruh aparatur pemerintah dari tingkat pimpinan OPD  sampai dengan staf terbawah, dari tingkat kabupaten sampai tingkat desa untuk menegaskan kembali tekad mewujudkan janji pengabdian kepada daerah, Negara dan bangsa agar dapat dilaksanakan berdasarkan sumpah/janji baik pegawai negeri sipil, aparatur sipil Negara maupun aparatur pemerintahan di tingkat desa serta memiliki komitmen yang kuat untuk memperbaiki segala kekacauan administrasi pemerintahan selama ini, terutama dalam hal pengelolaan keuangan daerah demi mewujudkan perbaikan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.”  Tegasnya.

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY