YAYASAN PAYUNG TEDUH GELAR FGD TENTANG RANCANGAN PERDA NEGERI DI KAB.SBB

0
42

PIRU-Yayasan Payung Teduh Ambon menggelar Fokus Grup Diskusi (FGD) tentang rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat Tentang Negeri, Saniri Negeri dan Penetapan Negeri di gedung Balai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seram Bagian Barat.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat, Para Camat Se-, Tokoh Masyarakat, Para Raja, dan Tokoh Pemuda se-Kabupaten Seram Bagian Barat.  Dengan pemateri dari tim penyusunan Peraturan Daerah, Dr. Nataniel Elake, Dr, Jemmy Pieters dan Dr. Abidin Wakanno yang membawahkan materi tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2017 Tentang Penetapan Negeri, dengan menimbang bahwa Kabupaten Seram Bagian Barat memiliki kesatuan masyarakat hukum adat sebagai negeri yang hidup, diakui, dan dihormati dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2017 tentang Negeri, dengan menimbang bahwa hukum adat yang mengatur tentang kesatuan masyarakat hukum adat yang berstatus negeri di Kabupaten Seram Bagian Barat merupakan norma hukum yang hidup, dilestarikan, dipertahankan dan terus berkembang sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintah Negeri. dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2017 tentang Saniri Negeri. Dengan menimbang bahwa saniri negeri merupakan lembaga adat di negeri yang membantu penyelenggaraan pemerintahan negeri, menjaga hukum adat sesuai hak asal-usul dan perwujudan sarana demokratisasi.

Hal ini dilakukan berdasarkan ketetapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) dan peraturan pelaksanaannya telah mengatur tentang desa adat atau negeri secara khusus berdasarkan hak-asal-usul dan hukum adat.

Sekaligus kegiatan Fokus Grup Diskusi (FGD) tersebut sebagai salah satu kegiatan untuk memberikan pembobotan materi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat yang nantinya akan ditetapkan sebagai PERDA oleh Bupati Seram Bagian Barat sebagai salah satu peraturan yang akan dilaksanakan terhadap peraturan tentang penetapan negeri, peraturan tentang saniri negeri, .dan peraturan tentang negeri hukum adat di seluruh wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat.

LEAVE A REPLY